Akhirnya Pemerintah Resmi Tetapkan FPI sebagai Organisasi Terlarang

Pemerintah menetapkan Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi terlarang. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama 6 Pejabat Tertinggi di K/L yakni Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

“Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, Rabu (30/12).
Lihat juga: Pemerintah: FPI Sudah Dianggap Bubar Sejak 2019

Dalam SKB tersebut, pemerintah juga melarang seluruh kegiatan dan penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI.

Pemerintah juga meminta masyarakat tak ikut dalam kegiatan yang menggunakan simbol FPI. Masyarakat juga diminta melaporkan kegiatan yang mengatasnamakan dan memakai simbol FPI. Keputusan ini berlaku sejak 30 Desember.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ormas tersebut sudah habis dan tidak diperpanjang. Dengan keputusan itu, FPI tidak boleh lagi melakukan kegiatan.

Sebelumnya, FPI menarik perhatian publik dalam beberapa waktu belakangan. Terutama usai Imam Besar FPI Rizieq Shihab pulang dari Arab Saudi. FPI dan Rizieq disebut bertanggung jawab atas kerumunan massa di sejumlah daerah di tengah pandemi.

Sejarah Ormas Front Pembela Islam

FPI didirikan pada 17 Agustus 1998. Sejak awal didirikan, FPI kerap melontarkan sikap politik terhadap situasi negara.

Belum genap berusia tiga bulan, FPI menuntut pertanggungjawaban Orde Baru pada Sidang Istimewa MPR. Organisasi pimpinan Rizieq Shihab ini juga mengeluarkan pernyataan tentang bahaya Forkot dan Famred yang beraliran kiri. Diketahui, dua organisasi tersebut ikut memotori tumbangnya Soeharto.

Pada 2008, FPI terlibat dalam kerusuhan di Monumen Nasional, Jakarta. Kala itu, massa FPI bentrok dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada 1 Juni 2008, tepat di Hari Kelahiran Pancasila.

Rizieq divonis bersalah pada 31 Oktober 2008 dan dihukum 1,5 tahun penjara lantaran terbukti menganjurkan kekerasan terhadap orang lain.

Sebagai organisasi induk, FPI memiliki sejumlah organisasi sayap. Misalnya Laskar Pembela Islam (LPI) yang memiliki tugas di bidang keamanan.

FPI juga memiliki organisasi sayap bernama Hilal Merah. Organisasi itu khusus memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana alam di berbagai daerah.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) kembali menggelar Aksi Bela Islam III menuntut ditangkapnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait penistaan agama di Jakarta, Jumat (2/12). (CNN Indonesia/Andry Novelino)FPI turut memotori Aksi Bela Islam dan Aksi 212 di Monas (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Aksi Bela Islam

FPI termasuk kelompok yang memotori Aksi Bela Islam di Monas pada 2016 lalu atau saat Pilkada DKI Jakarta berlangsung. Kala itu, mereka menuntut Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Meski akhirnya Ahok kalah di Pilkada DKI Jakarta, Aksi Bela Islam terus dilakukan di berbagai kesempatan. Mereka menyebut dirinya dengan Alumni 212 karena Aksi Bela Islam digelar pada 2 Desember.

FPI terbilang sering menggelar aksi demonstrasi menyikapi kondisi terkini. Misalnya saat terjadi pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser, FPI termasuk kelompok yang memotori demonstrasi.

Saat DPR merancang RUU Haluan Ideologi Pancasila, FPI pun mengerahkan massa turun ke jalan. Mereka menolak RUU tersebut.

Suasana di dalam sekretariat Front Pembela Islam (FPI) di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8).Sekretariat Front Pembela Islam (FPI)

Melek Politik

Pada 2017 lalu, Juru Bicara FPI Slamet Maarif menjelaskan kepada CNNIndonesia.com bahwa pihaknya memang tidak mau buta politik. Oleh karena itu, FPI kerap mengambil sikap terkait dinamika politik tanah air.

“Walaupun kami bukan partai politik, tapi kami harus berjuang menyampaikan lewat jalur politik. Termasuk melahirkan perda yang bernuansa syariat Islam,” kata Slamet.

Slamet mengatakan FPI memiliki Badan Ahli Front yang bertugas menganalisis mengelola survei dan penelitian, termasuk politik, untuk disampaikan ke pejabat teras.

Badan itu diisi kalangan ulama, cendekiawan, teknokrat, sipil, militer, maupun purnawirawan.

Awalnya FPI dibentuk untuk memerangi kemaksiatan. Namun seiring berjalannya waktu, kata Slamet, banyak kebijakan maupun undang-undang yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mayoritas penduduk Indonesia, yakni umat Islam. (Jannah/CNN)

Total 328 x dibaca, hari ini 2 x

Jolali, Share ya !